Antisipasi Dampak El Nino, Kementan Perluas Areal Tanam di Sragen untuk Tingkatkan Produktivitas
Minggu, 28 April 2024 | 13:33 WIB
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim berharap perbankan memberi ruang lebih luas bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Jatim.
Ruang yang dia maksud baik berupa pendampingan juga proteksi bagi pelaku UKM dan IKM di Jatim. Terutama berkaitan regulasi demi peningkatan pendapatan.
“Misalnya petani garam, nelayan, juga pengusaha sektor lain. Kami ingin karpet hijau untuk pelaku UKM-IKM,” kata Khofifah di Grahadi, Jumat (18/10/2019).
Pemprov Jatim bersama Bank Indonesia menggelar Simposium bertema “Arah Bauran Kebijakan BI dalam Menjaga Momentum Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi” di Gedung Negara Grahadi.
Pada kesempatan itu, Khofifah mendorong perbankan agar mencairkan dan mempermudah akses UKM dan IKM pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Maka BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jatim termasuk yang saya minta NPL-nya (Non Performing Loan) bisa segera diturunkan,” ujarnya. “Kalau sudah, BPD bisa jadi implementor KUR. Sekarang belum.”
Data per Agustus 2019 lalu, NPL atau rasio kredit bermasalah BPD Jatim atau Bank Jatim masih 3,12 persen meski sudah turun dibandingkan NPL pada Juni 3,16 persen.
“Dari tahun berapa, coba dicek, itu (Bank Jatim) sudah tidak bisa lagi menyalurkan KUR karena NPL-nya dianggap terlalu tinggi,” ujarnya.
Dua kali mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Khofifah mengaku sudah meminta Bank Jatim tidak hanya menjaring Investor asing (karpet merah). Tetapi juga mendorong UKM dan IKM (karpet hijau).
“Saya sudah sampaikan itu, pokoknya sekarang aku pingin ada karpet merah untuk investor asing, karpet hijau untuk pelaku UKM-IKM di Jatim,” katanya.(den/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
