Kamis, 7 Juli 2022

Bank Dunia Sarankan RI Lakukan Tiga Reformasi untuk Pulihkan Ekonomi

Laporan oleh Agustina Suminar
Bagikan
Ilustrasi - Proyek pembangunan jalur dan stasiun Light Rail Transit (LRT) Jabodebek terlihat dari pesawat Microlight Trike yang dipiloti Mayor Tek Dani Suwandono dari Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) di Jakarta, Sabtu (20/6/2020). Foto: Antara

Satu Kahkonen Country Director World Bank Indonesia menyarankan Indonesia untuk melakukan tiga langkah reformasi dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan membangun kembali negara ini menjadi lebih baik.

“Krisis ini selalu memberikan tantangan dan peluang bagi kita untuk membangun kembali negara ini menjadi lebih baik dengan menerapkan beberapa reformasi kunci,” katanya dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) Bank Dunia edisi Juli 2020 di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Satu menyebutkan langkah reformasi pertama yaitu dengan menggalakkan Omnibus Law Cipta Kerja dalam rangka menghapus hambatan untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia.

“UU Omnibus Law akan menjadikan struktur investasi sehingga ini menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis,” ujarnya dilansir Antara.

Ia menyarankan agar sebelum Omnibus Law Cipta Kerja diadopsi harus diaudit, dirancang, dan disiapkan dengan baik sehingga dapat menjadi landasan hukum yang efektif.

Langkah kedua adalah melalui reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi karena saat ini Indonesia masih mengalami kesenjangan pada ranah infrastruktur yang mencapai 1,36 triliun dolar AS.

Ia menegaskan Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari swasta melalui BUMN yang memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan infrastruktur.

Di sisi lain, menurutnya hal tersebut secara bersamaan memberikan efek crowding pada sektor swasta dan limit fiskal pemerintah juga membuat BUMN beralih pada pembiayaan berbasis utang.

“Reformasi BUMN agar menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk terus menggalakkan upaya dalam ranah infrastruktur,” katanya.

Reformasi ketiga adalah dengan mengakselerasi kebijakan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sehingga mampu memberikan fasilitas publik yang baik.

“Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai income bracket tinggi apabila tax to GDP nya hanya satu digit. Slowdown di ranah ekonomi tentu akan berdampak pada public spending,” katanya.(ant/tin)

Berita Terkait

Surabaya
Kamis, 7 Juli 2022
30o
Kurs