Anis Byarwati Anggota DPR RI dari Fraksi PKS menilai pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menyebut dana pensiun membebani APBN hingga Rp2.800 Triliun kurang bijak.
Kata Anis, pernyataan Menkeu itu juga menyakiti perasaan dari ASN, TNI dan Polri.
Kata dia, masalah APBN sebenarnya disebabkan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.
“Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI dan Polri sebagai beban APBN”, ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).
Lebih lanjut Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI ini menyinggung asal dari iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya.
Kata dia, pernyataan Menkeu ini bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang bisa menurun.
“Jelas sudah diatur dari dulu oleh undang-undang kalau iuran ini dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya dari gaji ASN, TNI dan POLRI. Tolong bijaksana lah pemerintah dalam mengeluarkan statement, bisa berdampak psikologis terhadap menurunnya motivasi dan produktifitas kerja abdi negara,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pendekatan pemerintah jangan menjadikan ASN, TNI dan Polri sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya atau cost. Sedangkan di negara-negara maju pendekatannya sudah human capital.
“Pemerintah seharusnya sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital,” tegasnya.
Politikus dari partai PKS ini membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pension yang lebih berkeadilan di masa mendatang. Terlebih dengan tantangan ageing population yang harus dipersiapkan dari sekarang, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.
“Secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang unfully funded dalam jangka panjang, negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa. Disisi lain, perlu diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak (ikut menanggung) juga,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Anis, pemerintah perlu mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat, dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan.
“Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita,” tutup Anis.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
