Arief Prasetyo Adi Kepala BPN mengatakan, kenaikan BBM tidak serta-merta meningkatkan semua rantai pasok. Salah satu yang terdampak adalah transportasi pengiriman pangan.

“Jadi kalau dalam perusahaan itu kita bisa lihat berapa persen kontribusi, misalnya dari transportasi. Hitungan kami, harusnya tidak lebih dari 6-8 persen kenaikan harga ya. Malah teman-teman itu ada yang menyampaikan hanya 2-3 persen,” katanya, seperti dikutip Antara, Kamis (15/9/2022).

Ia mengungkapkan kalau ada biaya lain, seperti pupuk, atau sewa lahan dan lain-lain para pengusaha dan mitra yang berurusan dengan pangan bisa duduk bersama Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional memiliki Deputi I yang akan mengurus mengenai Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Arief menjelaskan, rantai pasok pangan kewenangannya terbagi dua lembaga yakni untuk bagian produksi berada di Kementerian Pertanian (Kementan). Sedangkan pascapanen meliputi ketersediaan dan stabilitas menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

“Jadi Badan Pangan Nasional ini mendapatkan pendelegasian kewenangan dua dari Kementan, dua dari Kementerian Perdagangan, dan yang satu dari Kementerian BUMN, termasuk nanti penugasan-penugasan Bulog itu dari Badan Pangan,” jelasnya.

Arief memaparkan mengenai stok Badan Pangan telah memiliki neraca pangan yang bisa melihat ending balance-nya berapa, kemudian berapa produksi, 2-6  bulan ke depan, bersama kementerian teknis seperti Kementan dan Kementerian Perdagangan.

“Kemudian kita siapkan lagi ketersediaan itu perlu berapa, sehingga kita tahu persis kebutuhan, ketersediaan, enggak boleh terlambat dan tidak boleh saat panen melakukan semena-mena, misalnya ketersediaan dari luar negeri. Ini semua harus balance dan salah satu kuncinya adalah transparansi itu akan di Badan Pangan Nasional,” kata dia. (ant/des/rst)