Komisi VII Sesalkan Makin Meningkatnya Impor Migas dari Singapura
Jumat, 26 April 2024 | 20:35 WIB
Triyono Pakar Ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Program Kartu Prakerja dengan Perppu Cipta Kerja memiliki irisan besar dalam menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.
“Perppu Cipta Kerja kalau dampaknya dengan Kartu Prakerja memang ada irisannya sangat besar. Cipta Kerja ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Kalau banyak investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Peserta yang sudah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja diharapkan kompeten bersaing di dunia kerja.
“Dunia internasional lagi banyak prediksi akan mengalami perlambatan. Justru dengan hadirnya Kartu Prakerja ditambah dengan Perppu Cipta Kerja bisa saling menguatkan,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022, ada sekitar 54,31 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah.
Menariknya, dalam Program Kartu Prakerja pelatihan informal diberikan kepada siapa saja, termasuk yang berpendidikan rendah.
“Bicara basis, tenaga kerja 50 persen ke atas masih banyak SMP ke bawah. Memang kalau melihat sejauh ini, Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keahlian pekerja yang tidak mengenyam pendidikan secara formal,” jelasnya.
Menurutnya, tenaga kerja yang bisa bersaing bukan cuma bermodal pendidikan formal, tapi yang informal juga bisa.
“Tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja,” tandas Triyono.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal dan diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekedar bantuan sosial (bansos).
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023, akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Selain program pelatihan yang sudah ada, Menko Perekonomian mengajak berbagai lembaga pelatihan berpartisipasi dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” kata Airlangga, Rabu (11/1/2023), di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sementara itu, Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, Kartu Prakerja masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah.
Salah satunya, Pemerintah perlu memperhatikan dimensi kualitas penerima manfaat untuk memperbesar peluang mereka ketika masuk ke pasar tenaga kerja.
Tauhid menyebut target penerima manfaat Kartu Prakerja masih terlalu besar. Hal itu akan berdampak pada kualitas pelatihan yang diterima peserta, meski pelatihan akan dilakukan dengan metode luring.
“Karena ini nilainya Rp3,5 juta, durasinya panjang, artinya intensitas pelatihannya menjadi kurang. Akhirnya tidak bisa meningkatkan skill dengan paket seperti itu,” terangnya.
Dia menyarankan Kartu Prakerja berfokus pada peningkatan kualitas penerima manfaat, bukan pada kuantitas penerima manfaat.
“Akan lebih baik kalau jumlahnya jangan terlalu banyak, targetnya jangan sebanyak itu, tapi kualitasnya yang diperlukan. Agar tingkat keterserapan di pasar kerja jauh lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, konsep Kartu Prakerja harus diubah. Pelaksana program patutnya dipilih dari lembaga pelatihan yang kompeten dan mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
“Lebih baik Kartu Prakerja disiapkan pada lembaga-lembaga yang memiliki skema pelatihan yang sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. Pasarnya diidentifikasi dulu. Pasarnya kalau tidak ada lowongan ya tidak akan bermanfaat,” pungkasnya.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100
