Rabu, 22 Maret 2023

Epidemiolog Sarankan Pemerintah Susun Regulasi Kesehatan yang Komprehensif

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Seorang warga Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan swafoto saat menjalani vaksinasi dosis penguat di acara Hari Bebas Kendaraan, Ahad (31/7/2022). Foto: Antara

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan, Pemerintah masih menggencarkan Program Vaksinasi Covid-19.

Supaya tingkat imunitas masyarakat semakin tinggi, Pemerintah menggratiskan vaksin dosis penguat atau booster kedua.

“Vaksinasi booster kedua berjalan mulai 12 Januari, dan gratis,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/1/2023), di Jakarta.

Walau Pemerintah sudah menyetop Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Airlangga tetap mengingatkan masyarakat waspada.

“Pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri mencegah penularan, mendeteksi gejala,dan mencari pengobatan,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Dicky Budiman Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia bilang, pada masa transisi seperti sekarang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemerintah.

“Memperkuat imunitas dengan vaksinasi booster, menyiapkan vaksin yang bisa diakses seluruh indonesia, dan terjangkau,” kata Dicky, Jumat (27/1/2023).

Selain itu, dia menyarankan Pemerintah sebaiknya menyusun regulasi kesehatan menyeluruh.

“Bicara good governance, bicara regulasi yang jelas. Ini pekerjaan rumah besar. Di masa transisi, sektor lain mulai menempatkan kesehatan sebagai investasi. Karena kalau kesehatan terganggu, sektor lain juga terpengaruh,” jelasnya.

Dengan sistem One Health for All, Dicky mendorong pengarusutamaan aspek kesehatan dalam berbagai sektor.

Lalu, dengan adanya vaksin booster kedua, masyarakat terutama yang berisiko tinggi karena bidang pekerjaan mau pun komorbid harus segera mendapatkan suntikan vaksin.

“Yang berisiko tinggi tidak bisa ditunda, karena ada subvarian baru, yang bisa menerobos antibodi dari booster sekali pun. Tapi, keparahan kematian menurun kalau dia sudah booster. Makanya harus secara paralel diberikan booster dosis kedua,” ucapnya.

Sementara itu, Masdalina Pane Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia mengungkapkan kondisi Covid-19 di Indonesia sudah cukup terkendali.

“Kondisi pengendalian pandemi di Indonesia dalam status terkendali dengan indikator-indikator menunjukkan angka yang baik. Catatan tes kita rendah sejak 10 bulan terakhir, terutama Omicron dengan berbagai subvariannya memang dikenal sejak awal tidak virulen, tidak ganas,” jelasnya.

Menurut Masdalina, vaksin booster adalah vaksin tambahan yang diberikan sesudah dosis utama vaksin diberikan.

Fungsinya mendorong atau stimulus peningkatan antibodi pada masyarakat yang terbukti lemah. Padahal, dalam beberapa kali sero survei, diketahui antibodi masyarakat sangat tinggi.

“Nah, ini akar permasalahannya. Beberapa kali sero survei, pengumpulan data, statemen Pemerintah antibodi kita tinggi dengan jumlah antibodi sangat tinggi sekali. Mengapa kebijakannya malah booster di saat cakupan vaksin utama kita masih rendah? Target belum tercapai hingga kini,” ungkapnya.

Masdalina melanjutkan, cakupan vaksinasi dua dosis di Indonesia masih 63,4 persen. Angka itu belum menyentuh 70 persen sebagai target Pemerintah yang harus dicapai pada Desember 2021. Bahkan, cakupan vaksinasi Indonesia di kawasan ASEAN termasuk yang terburuk.

Oleh sebab itu, Masdalina menyarankan tidak perlu ada kebijakan tambahan terkait vaksinasi.

“Tidak perlu ada kebijakan tambahan, selama varian yang beredar tidak virulen atau ganas. Semua dapat beraktivitas seperti biasa. Tidak perlu kegenitan politis seolah-olah itu penting. Padahal, itu menjadi excessive policy, berlebihan,” pungkasnya.(rid)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Layang Waru di Pagi Hari

Truk Tebu Terguling di Sumber Waras Lawang

Jagain Truk di Tengah Jalan

Mogok Berjemaah

Surabaya
Rabu, 22 Maret 2023
30o
Kurs