Akademisi Sebut Kebijakan Purbaya Jadi Pertimbangan Pencopotan dari Jabatan Menkeu

Wasiaturrahma akademisi dari Unair menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) tak semata-mata berkaitan dengan komunikasi dan dinamika internal di Kementerian Keuangan.

Menurut Wasiaturrahma, terdapat sejumlah kebijakan Purbaya yang dinilai menjadi pertimbangan pergantian Menteri Keuangan.

“Banyak yang memang (kebijakan) yang menyimpang,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) itu ketika on air di Radio Suara Surabaya, Senin (14/9/2026) petang.

Salah satu yang disorot adalah kebijakan Purbaya mengambil dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Dia menilai langkah tersebut tidak tepat karena dana SAL yang berada di Bank Indonesia bukan sekadar dana yang menganggur, melainkan berfungsi sebagai cadangan pemerintah dalam kondisi darurat.

“Karena SAL yang ada di BI itu bukan parkir, tapi itu adalah buffer stock pemerintah ketika pemerintah itu dalam kondisi emergensi,” lanjutnya.

Menurut dia, dana tersebut dibutuhkan sebagai cadangan ketika pemerintah menghadapi kondisi luar biasa, seperti pandemi atau bencana.

Di sisi lain, Wasiaturrahma menilai penyaluran dana tersebut melalui perbankan tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan sektor riil. Dia menyoroti besarnya dana kredit perbankan yang belum dicairkan atau undisbursed loan.

“Pada saat awal Pak Purbaya itu ngambil dana SAL Rp200 triliun, perbankan mengalami undisbursed loan itu sekitar Rp2.500 triliun. Itu ada dana yang masih belum dicairkan oleh para pelaku usaha,” katanya.

Menurut Wasiaturrahma, kondisi itu menunjukkan persoalan utama bukan semata-mata kekurangan likuiditas perbankan. Pelaku usaha, kata dia, masih cenderung menunggu dan melihat kondisi, antara lain karena ketidakpastian geopolitik.

“Kenapa? Karena wait and see adanya suatu tensi geopolitik yang tidak menentu. Nah, itu sebenarnya bukan kesulitan likuiditas perbankan,” ujarnya.

Wasiaturrahma juga menyoroti kebijakan dana itu yang kemudian kembali dimasukkan. Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam arah kebijakan fiskal yang dijalankan.

“Jadi kayak kebingungan gitu loh. Jadi arahnya itu banyak memang kegagalan-kegagalan yang memang disorot oleh publik. Itu mungkin akhirnya menjadi pertimbangan,” katanya.

Selain persoalan kebijakan, Wasiaturrahma sebelumnya juga menyinggung dinamika internal di Kementerian Keuangan. Menurut dia, pergantian pejabat strategis seperti Menteri Keuangan dapat memengaruhi arah dan eksekusi kebijakan fiskal.

Ia menyebut perombakan sejumlah pejabat eselon I pada masa Purbaya, termasuk Luky Alfirman Direktur Jenderal Anggaran dan Febrio Kacaribu Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, turut memperlihatkan adanya friksi internal.

Wasiaturrahma menilai perbedaan visi, gaya kepemimpinan, serta koordinasi antara pimpinan baru dan pejabat karier peninggalan era Sri Mulyani Indrawati (SMI) sempat memicu gesekan di tubuh Kementerian Keuangan.

Namun, menurutnya, posisi Menteri Keuangan sangat strategis sehingga faktor kompetensi menjadi hal utama.

“Karena posisi Menteri Keuangan ini kan krusial. Di mana pun Menteri Keuangan ini tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak kompeten,” tuturnya. (saf/ipg)