Bahlil Siapkan Aturan Pembatasan Pertalite dan Biosolar agar Tepat Sasaran

Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk membatasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pemerintah masih memformulasikan aturan tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan BBM bersubsidi digunakan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” ucap Bahlil setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil mengimbau masyarakat yang tergolong mampu tidak menggunakan Pertalite maupun Biosolar. Menurut dia, subsidi BBM diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak.

“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil dilansir dari Antara.

Rencana pembatasan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10. Namun, pemerintah masih menunggu validitas data sebelum kebijakan diterapkan.

Bahlil mengatakan, pemerintah sedang memeriksa ketepatan data pembagian desil masyarakat agar kebijakan pengendalian Pertalite tidak justru salah sasaran.

Ia berharap validasi data tersebut dapat memastikan penyaluran Pertalite sesuai dengan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Bahlil menanggapi antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan stok BBM yang menipis.

Menurut Bahlil, ketersediaan stok BBM nasional masih berada pada batas minimal 18–20 hari. Karena itu, dia menegaskan tidak ada kelangkaan BBM.

“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.

Ia menyebut penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean panjang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Pertamina menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Roberth MV Dumatubun Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga mengatakan, pihaknya siap mendukung apabila pemerintah menetapkan pembatasan Pertalite dan Biosolar, termasuk untuk masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10.

Namun, hingga saat ini Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai mekanisme pembatasan penyaluran Pertalite.

Pertamina, kata Roberth, berada pada posisi sebagai badan usaha yang akan menjalankan kebijakan sesuai arahan pemerintah. (ant/saf/ipg)