DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 30 Juta Barel Minyak UEA

Rivqy Abdul Halim Anggota Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji rencana impor 30 juta barel minyak mentah (crude) dari Uni Emirat Arab (UEA).

Rivqy menyampaikan hal itu setelah Djoko Siswanto Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari UEA.

“Itu patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus cermat,” kata Rivqy dalam keterangan di Jakarta, Kamis (29/10/2026), dilansir Antara.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengkaji mekanisme dan konsekuensi dari impor tersebut.

Selain itu, ia menambahkan agar pemerintah juga memastikan kualitas minyak, kapasitas pengolahan di dalam negeri, hingga pemanfaatannya.

Menurutnya, Pemerintah perlu menghitung ulang kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi keuangan negara.

Ia menyampaikan prinsip kehati-hatian sehingga hal-hal itu perlu dilakukan.

“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat, tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan,” katanya.

Sebelumnya, Djoko Siswanto Kepala SKK Migas pada Selasa (27/10) mengatakan UEA akan mengirimkan 30 juta barel minyak mentah untuk Indonesia tanpa biaya.

Namun, Bahlil Lahadalia Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (28/10) mengklarifikasi bahwa Indonesia tengah menjajaki rencana impor minyak mentah dari UEA.

“Itu masih potensi, ya. Itu penjajakan. Semuanya masih penjajakan, ya,” kata Bahlil.(ant/fia/faz)