Kebijakan Beras Satu Harga Perlu Dukungan APBN, Ini Penjelasan Pakar

Menanggapi rencana tersebut, Khudori Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)mengatakan, kebijakan beras satu harga dapat diterapkan asalkan sejumlah syarat terpenuhi, yakni dukungan pembiayaan dari pemerintah dan kesiapan Bulog menjalankan distribusi hingga daerah terpencil.

“Beras satu harga bisa mungkin, bisa juga tidak. Mungkin kalau persyaratan-persyaratannya dipenuhi,” kata Khudori dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, perubahan margin menjadi 7 persen akan memberikan ruang bagi Bulog untuk menanggung biaya penugasan pelayanan publik, termasuk jika harus menjual beras dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dukungan anggaran, Khudori menilai Bulog memiliki jaringan distribusi paling luas dibandingkan pelaku usaha lain, baik dari sisi kantor cabang, gudang penyimpanan, hingga sistem logistik dan digitalisasi.

Meski demikian, tantangan terbesar berada di kawasan Indonesia timur, terutama Papua. Infrastruktur distribusi yang belum merata membuat pengiriman beras ke sejumlah daerah hanya bisa dilakukan melalui jalur udara dengan biaya yang sangat tinggi.