Kebijakan Beras Satu Harga Perlu Dukungan APBN, Ini Penjelasan Pakar

“Di Provinsi Papua Pegunungan, biaya transportasi beras per kilogram bisa sekitar Rp23.000, lebih mahal daripada harga berasnya sendiri. Itu tantangan yang tidak mudah,” ujarnya.

Khudori menilai kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah harus menanggung selisih biaya distribusi apabila kebijakan beras satu harga benar-benar diterapkan. Beban tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bulog sebagai operator distribusi.

Ia mencontohkan kebijakan BBM satu harga yang selama ini dijalankan Pertamina. Menurutnya, keseragaman harga dapat diwujudkan karena terdapat dukungan pembiayaan dari negara untuk menutup disparitas biaya distribusi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

“Pelaku distribusi dalam hal ini Bulog yang menjalankan, tetapi beban biaya akhirnya menjadi tanggung jawab APBN melalui margin yang diberikan pemerintah,” katanya.

Khudori juga mengingatkan kondisi keuangan Bulog pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya sehat. Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, perusahaan disebut sempat mencatat kerugian sekitar Rp550 miliar akibat besarnya beban penugasan pelayanan publik.