Kebijakan Beras Satu Harga Perlu Dukungan APBN, Ini Penjelasan Pakar

Menurutnya, persoalan yang kerap dihadapi badan usaha milik negara (BUMN) adalah penugasan dari pemerintah yang tidak selalu diikuti pencairan anggaran secara tepat waktu. Kondisi itu membuat perusahaan harus mencari pembiayaan sendiri, termasuk melalui pinjaman berbunga komersial.

“Bagaimana BUMN harus mendanai tugas pelayanan publik kalau anggaran yang seharusnya disediakan pemerintah belum tersedia. Pada akhirnya mereka kembali mencari pendanaan ke bank dengan bunga komersial,” ujar Khudori.

Karena itu, ia menilai keberhasilan kebijakan beras SPHP satu harga tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Bulog, tetapi juga bergantung pada komitmen pemerintah menyediakan anggaran yang memadai agar distribusi beras ke seluruh pelosok Indonesia dapat berjalan tanpa membebani kondisi keuangan perusahaan. (saf/ipg)