Ketua Banggar DPR Ingatkan APBN Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Ketika Puskesmas mempunyai tenaga kesehatan, sekolah mempunyai guru, dan desa mempunyai kemampuan menggerakkan ekonominya, politik pemerataan sedang bekerja.

Keberpihakan kepada rakyat kecil tidak berarti kebijakan fiskal mengabaikan kelompok masyarakat yang sedang berusaha naik kelas.

Ada kelompok yang tidak lagi tergolong miskin sehingga tidak selalu berhak menerima bantuan sosial, tetapi kemampuan ekonominya belum cukup kuat untuk menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit berat, kenaikan biaya pendidikan, atau tekanan harga dalam jangka panjang.

Kelompok ini penting dijaga agar keberhasilan keluar dari kemiskinan tidak berakhir dengan kembali jatuh saat menghadapi guncangan ekonomi.

“Kebijakan negara tidak boleh hanya mengenal dua kotak besar: miskin dan kaya. Indonesia membutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan sekaligus menjaga mereka agar tidak kembali jatuh setelah berhasil naik kelas,” ucapnya lagi.