Pengamat Ekonomi: Indonesia Harus Benahi Manajemen Makro Ekonomi Usai Tolak Pinjaman Uang IMF

Prof. Dr. Unggul Heriqbaldi Pengamat Ekonomi Universtias Airlangga (Unair) menilai sikap Pemerintah Indonesia yang menolak pinjaman uang dari Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) menjadi sinyal positif kekuatan fiskal negara.

Di mata para investor, sikap Indonesia yang tidak bergantung piutang dengan bank dunia akan menciptakan persepsi ekonomi yang sehat dan rating positif di pasar dunia.

Menurutnya memiliki utang ke IMF akan mempengaruhi signal negatif di pasar global yang membuat investor berpikir dua kali menjalin bisnis ke negara tersebut.

“Dari sisi investor kita tidak berutang itu bagus sekali, karena kita punya pengalaman tahun 1997, berutang pada IMF identik dengan defaultnya fiskal pemerintah,” kata Unggul saat mengudara dalam Program Wawasan Radio Suara Surabaya, (23/4/2026).

Meski begitu, Unggul menegaskan bawah pemerintah harus memiliki barier ekonomi yang tebal sesudah menolak pinjaman IMF. Berbagai strategi dan rencana harus segera disusun untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pengamat ekonomi Unair itu menyebut, salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi manajemen makro ekonomi.

Menurut Unggul, fokus perbaikan makro ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi Indonesia.

“Penolakan pemerintah Indonesia untuk pinjaman dari IMF ini sebetulnya sinyal positif, tetap juga bahwa harus memperbaiki diri manajemen makro ekonomi,” jelasnya.

Selain itu berbagai konsekuensi harus ditanggung pemerintah dengan kondisi fiskal saat ini, terutama menanggung biaya belanja awal tahun yang ekspansif yang meningkat sampai 26 persen.

“Kalau nolak konsekuensinya harus punya buffer yang tebal untuk membiayai belanja kita di awal tahun cukup ekspansif sampai naik 26 persen,” tuturnya.

Kekuatan fiskal tersebut juga harus didukung dengan berbagai program strategis untuk menyokong kekuatan fiskal. Selain itu kebijakan efisiensi diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan anggaran belanja harus ditata ulang.

“Saran saya dari sisi belanja harus disisir lagi, melihat objektifnya. Kemudian dari sisi pendapatan harus lebih kreatif,” pungkasnya.(wld/ipg)