Purbaya: Anggaran Rekening Massal Belum Final, Kemungkinan Baru Jalan Tahun Depan

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan anggaran untuk rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat masih belum final. Bahkan menurut Menkeu, baru akan terealisasi tahun depan.

Bendahara Negara mengatakan, angka Rp11 triliun yang sebelumnya muncul masih berupa perkiraan awal dan belum menjadi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026) ayng dikutip Antara.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan program tersebut menyasar sekitar 200 juta penduduk dengan kebutuhan anggaran sekitar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun.

Namun, Purbaya menilai jumlah sasaran kemungkinan tidak sampai 200 juta orang. Sebab, program utamanya ditujukan bagi masyarakat yang baru berusia 17 tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi belum mempunyai rekening bank.

Sementara untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening, mekanismenya belum menjadi pembahasan pemerintah.

“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul seperti apa. 200 juta (masyarakat), berarti (sekitar) 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat,” jelasnya.

Purbaya juga belum dapat memastikan kapan program itu mulai diterapkan. Meski cadangan fiskal dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaannya, ia menyebut kecil kemungkinan program berjalan tahun ini karena anggaran 2026 sudah ditetapkan.

Menurutnya, pemerintah masih harus menyiapkan integrasi data kependudukan dengan data perbankan dan Bank Indonesia.

“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan (2027). Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” tuturnya.

Pemerintah saat ini menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut Purbaya, masyarakat di Aceh akan menggunakan rekening BSI, sedangkan masyarakat di wilayah lainnya menggunakan rekening BRI.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto Presiden RI agar setiap warga Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan. (ant/bil/ham)