Purbaya Menkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II di Angka 5,7 Persen

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 bisa mencapai 5,7 persen. Pemerintah, kata dia, masih memiliki waktu untuk mendorong aktivitas ekonomi karena periode kuartal II baru berjalan hingga April dan masih menyisakan Mei serta Juni.

“Kami akan dorong ke sana (5,7 persen). Ini kan April belum habis. Masih ada Mei dan Juni. Nanti begitu April datanya jelas, kami lihat, kami akan kasih dorongan lagi ke ekonomi,” ujarnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menilai kenaikan harga komoditas saat ini belum tentu langsung menekan perekonomian nasional. Menurut dia, dampaknya sangat bergantung pada seberapa besar kenaikan yang terjadi dan seberapa luas pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menyebut salah satu komoditas yang perlu diwaspadai adalah minyak kelapa sawit atau CPO. Pemerintah, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan menteri terkait untuk mencegah lonjakan harga minyak memberikan tekanan besar terhadap ekonomi nasional.

Jika pertumbuhan ekonomi terlihat melambat, pemerintah menyiapkan berbagai langkah stimulus untuk menjaga momentumnya. Bentuk intervensi itu bisa berupa penguatan dukungan tunai maupun kebijakan lain yang dinilai efektif menggerakkan perekonomian.

“Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi. Bisa saja cash money-nya diperbaiki lagi, diperkuat lagi, bisa yang lain,” katanya.

Selain menyiapkan stimulus, pemerintah juga membuka peluang mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga yang masih lambat. Langkah itu dinilai penting agar aliran dana lebih cepat masuk ke sistem perekonomian dan memberi dorongan pada pertumbuhan kuartal II.

Secara umum, Purbaya memastikan setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah akan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan kebijakan ekonomi berpihak kepada rakyat. Karena itu, berbagai program di kementerian dan lembaga akan terus dioptimalkan agar kebijakan yang pro-rakyat bisa berjalan lebih cepat dan memberi dampak nyata bagi perekonomian.(lea/iss)