Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan Indonesia tengah berada di ambang krisis ekonomi. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan fundamental perekonomian nasional masih kuat dan berbagai indikator makro menunjukkan perbaikan.
“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas.
“Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang pruden, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Berbagai indikator makro menunjukkan perbaikan sehingga menjadi landasan optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan,” ujarnya.
Ia juga memastikan inflasi masih berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi Indonesia.
“Pemerintah bersama otoritas terkait terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujarnya.
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga. Menurutnya, defisit anggaran diproyeksikan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah diklaim masih berada pada level yang dinilai aman.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” katanya.
Purbaya menambahkan pemerintah juga terus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, agar pelaksanaannya lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap program baru akan menghadapi tantangan pada tahap awal sehingga perbaikan dan pengawasan akan terus dilakukan.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” katanya.
Purbaya memastikan setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat reformasi birokrasi, termasuk memberantas praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.(lea/iss)









