DPRD Desak Pemerintah Pusat Setujui Anggaran Normalisasi Kali Lamong

Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya mengajak Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik mendesak pemerintah pusat agar segera menyetujui anggaran normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Sebab hingga saat ini, anggaran Rp10 Miliar tersebut masih dalam tahap wacana perubahan APBN.

“Kalau perlu Pemkab Mojokerto dan Pemkab Jombang juga diajak. Sebab Kali lamong masih bagian Bengawan Solo,” kata Masduki kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (11/2/2015).

Hancurnya tambak warga di daerah Tambak Dono, Benowo dan Sumber Rejo akibat banjir, diperkirakan mengakibatkan kerugian sedikitnya Rp3 Miliar per tahun. Sehingga Masduki menilai pemerintah pusat tidak perlu terlalu mempertimbangkan angka Rp10 Miliar untuk menanggulangi luapan Kali Lamong.

Masduki membenarkan jika pengerukan dan pembangunan tanggul tidak dapat mengatasi banjir. Tapi setidaknya upaya ini dapat mengurangi debit air yang bermuara di Gresik dan Surabaya Barat.(iss/dwi)