Evaluasi Anggaran PrepCom3 UN Habitat III, Dewan Segera Panggil Pemkot

Laporan oleh Denza Perdana

Kamis, 28 Juli 2016 | 15:20 WIB

Basoeki Hadimoeljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima cenderamata lukisan dan souvenir kristal Suro dan Boyo pada malam pembuka UN Habitat 3, Senin (25/7/2016). Foto: Bruriy Susanto suarasurabaya.net

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya segera mengevaluasi penggunaan anggaran untuk persiapan PrepCom3 UN Habitat III yang mencapai Rp30 miliar.

Mazlan Mansur Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mengatakan, anggaran yang diajukan oleh Pemkot Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2016 telah disetujui oleh DPRD pada akhir 2015 lalu.

“Karenanya kami punya hak untuk menanyakan. Kami akan evaluasi anggaran itu, karena jumlahnya besar ya, sampai Rp30 miliar, dan dipecah pengelolaannya oleh beberapa SKPD,” kata Mazlan kepada suarasurabaya.net, Kamis (28/7/2016).

Dewan, kata Mazlan, pertama-tama akan mengevaluasi dampak perekonomian kegiatan PrepCom3 Un Habitat yang digelar selama tiga hari sejak 25 hingga 27 Juli 2016. Ini mengingat persiapan penyambutan delegasi membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sejak 2015 lalu.

“Kami akan memanggil Dinas Pendapatan, karena dengan adanya ajang ini seharusnya pendapatan pajak, terutama hotel, meningkat. Hotel-hotel kan pada full semua, tuh,” katanya.

Selanjutnya, Dewan akan mengevaluasi pembelanjaan anggaran itu yang dikelola oleh beberapa SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

SKPD yang akan dipanggil oleh Komisi B terkait pembelanjaan, antara lain Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM); Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin); Dinas Koperasi dan UMKM; serta Dinas Pertanian.

“Dinas-dinas itu yang masuk ke wilayah kami. Untuk Dinas Pertanian mengelola pembenahan kawasan Mangrove yang dipamerkan kepada Delegasi,” katanya.

Pemanggilan SKPD ini terutama untuk mengetahui rincian pembelanjaan anggaran yang mencapai Rp30 miliar tersebut. Mazlan mengklaim, Komisi B belum memegang rincian tersebut.

Tidak hanya Komisi B, untuk urusan optimalisasi pariwisata dalam menyambut acara PBB tersebut, juga akan dievaluasi oleh Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan dalam hal pembangunan infrastruktur berkaitan penyambutan acara internasional ini, evaluasi akan ditangani oleh Komisi C Bidang Pembangunan.

“Kami kasih waktu dulu, lah. Karena sejak sebelum tanggal 25 kemarin tenaga Pemkot sudah diforsir. Kami agendakan bulan depan (Agustus),” ujar Mazlan.

Mazlan mengatakan, rapat dengar pendapat evaluasi anggaran PrepCom3 UN Habitat ini akan dilakukan bersamaan dengan evaluasi APBD Pemkot Surabaya pada triwulan kedua 2016.(den/tit)