Pemerintah Didesak Aktifkan Lumbung Pangan Desa

Komisi Bidang Perekonomian (B) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta pemerintah terutama Bulog agar mengaktifkan kembali Lumbung Pangan yang ada di desa-desa. Dengan adanya lumbung pangan di desa, maka distribusi beras ke masyarakat bisa dilakukan dengan cepat.

“Di balai desa saat ini ditemui masih banyak bangunan lumbung tapi sudah tidak berfungsi lagi,” kata Chusainuddin, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Rabu (20/4/2016).

Menurut dia, Lumbung Beras saat ini hanya dibangun di beberapa kota saja sehingga jika daerah kekurangan beras maka distribusinya memakan waktu cukup lama. Tak hanya itu, administrasi yang rumit kadang juga menjadi kendala pendistribusian beras ke desa-desa.

Polisi dari PKB ini mengatakan, apabila pemerintah mengaktifkan kembali sistem Lumbung Pangan Desa maka, keran impor beras juga bisa ditiadakan karena stok pangan pasti akan mencukupi.

Selain itu, Lumbung Pangan Desa diyakini juga akan memutus mata rantai monopoli beras yang selama ini hanya dikuasi oleh pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, guna mempertahankan Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional, dirinya juga berharap agar pemerintah terus memberikan program prioritas kepada petani di Jawa Timur, misalnya dengan memberikan bantuan mesin pertanian, dan pemberian pupuk bersubsidi kepada petani.

Hal yang sama juga diungkapkan, Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Menurut dia, pengaktifan kembali Lumbung Pangan Desa juga mempermudah pengawasan distribusi beras bagi masyarakat. (fik/dwi)