Selasa, 14 Mei 2024

Jokowi: Penegak Hukum Jangan Menindak Pejabat yang Berinovasi untuk Kemajuan Indonesia

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Jokowi Presiden memberikan arahan dalam Rakornas Forkopimda 2019, Rabu (13/11/2019), di SICC, Bogor, Jawa Barat. Foto: Biro Pers Setpres

Joko Widodo Presiden mengingatkan seluruh aparat penegak hukum benar-benar menegakkan serta menjamin kepastian hukum setiap melaksanakan tugasnya.

Tapi, Presiden berharap, penegakan hukum jangan sampai membuat takut pihak-pihak yang ingin menerapkan kebijakan atau berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.

Bahkan, Jokowi secara tegas mengatakan, jangan sampai penegak hukum istilahnya “menggigit” pejabat atau pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kebaikan Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo itu bilang, tugas aparat penegak hukum adalah menggigit siapa pun yang punya niat mengganggu agenda-agenda besar strategis nasional.

Imbauan itu disampaikan Presiden dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019, hari ini, Rabu (13/11/2019), di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

“Saya ingatkan kepada para penegak hukum, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ujar Jokowi.

Di hadapan 2.693 peserta rapat yang terdiri dari kepala daerah, Pimpinan DPRD, Kepolsian, Kejaksaan dan TNI, Presiden mengungkapkan banyak menerima laporan soal oknum penegak hukum memeras birokrat yang sedang berinovasi.

Merespon laporan seperti itu, Jokowi memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya.

“Saya tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden secara khusus memerintahkan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, mengedepankan upaya pencegahan (preventif).

Kalau mengetahui ada indikasi awal kepala daerah melakukan pelanggaran/penyimpangan penggunaan APBD, maka penegak hukum harus memberikan peringatan lebih dulu.

Jokowi mengatakan, tidak mau penegak hukum menunggu/membiarkan indikasi itu menjadi tindakan pelanggaran, lalu melakukan penangkapan dan proses hukum.

Lebih lanjut, Presiden meminta TNI, Polri dan seluruh penegak hukum menjaga kewibawaan. Jokowi berharap kewibawaan itu mendukung agenda besar pemerintah yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menekan angka impor. (rid/dwi)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Massa Hari Buruh Berkumpul di Frontage Ahmad Yani

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Surabaya
Selasa, 14 Mei 2024
31o
Kurs