Pimpinan MPR Berharap Wartawan Masuk Prioritas Penerima Vaksin Anti Covid-19

Ahmad Muzani Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengapresiasi upaya pemerintah mendapatkan vaksin khusus untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Kalau uji klinis memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang, maka beberapa kandidat vaksin bisa segera diproduksi massal, kemudian disuntikkan kepada masyarakat luas.

Menurutnya, semua kalangan sepakat kelompok masyarakat yang diutamakan mendapat vaksin adalah tenaga medis, dokter perawat dan mereka yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19, termasuk polisi dan tentara.

Tapi, Muzani mengusulkan supaya guru, dosen, tenaga pengajar pendidikan dan wartawan juga masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin.

“Saya mengusulkan kalau memungkinkan para wartawan yang menjadi garda terdepan mendapat vaksinasi juga. Para wartawan bekerja tanpa batas waktu, tanpa batas pandemi, di tengah pandemi pun mereka tetap mencari sumber berita yang penuh risiko. Karena itu harus ada jaminan keselamatan,” ujarnya dalam seminar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).

Legislator dari Partai Gerindra tersebut menyadari, tidak semua perusahaan media massa memberikan proteksi kesehatan yang layak untuk para wartawannya di masa pandemi.

Maka dari itu, Muzani berharap pemerintah bisa merealisasikan usulannya, supaya wartawan masuk sebagai prioritas penerima vaksin anti Covid-19.

“Problemnya sekarang ada di vaksin. Sebagai sebuah kebutuhan, keamanan dan efektivitas vaksin harus terjamin. Vaksin tidak boleh menimbulkan problem baru seperti yang terjadi di Korea Selatan,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Pemerintah Indonesia sudah mengamankan 143 juta sudah vaksin dari Sinovac. Lalu, sekitar 15 juta dosis dari Sinofarm. Kemudian, Cansino menjanjikan sekitar 100 ribu dosis pada akhir Desember 2020, kemudian 15 juta dosis lagi tahun 2021.

Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sudah menetapkan 160 juta orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19, tahun depan.

Ada enam kelompok masyarakat yang mendapat prioritas. Pertama, kelompok garda terdepan (medis dan paramedis contact tracing, pelayanan publik, TNI/Polri, dan aparat penegak hukum).

Kedua, kelompok masyarakat (tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah, dan sebagian pelaku ekonomi).

Kelompok ketiga, tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat, sampai perguruan tinggi.

Keempat, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan anggota dewan legislatif.

Kelima, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, dan kelompok yang keenam, masyarakat serta pelaku perekonomian lainnya.(rid/tin)