Joko Widodo Presiden optimistis tahun 2021 perekonomian Indonesia berangsur pulih sesudah terkena dampak pandemi Covid-19.
Supaya hal itu terwujud, Presiden meminta para kepala daerah untuk mengidentifikasi secara detail dan memilah secara cermat sektor-sektor yang terdampak, serta yang memiliki peluang di setiap daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2020).
“Harus diidentifikasi sektor apa yang terkena dampak paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, dan sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang yang ada. Saya melihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti sektor UMKM, sektor pariwisata, sektor konstruksi, sektor transportasi. Tapi, ada juga yang masih bisa bertahan bahkan bergerak memanfaatkan momentum ini, misalnya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor farmasi, sektor alat kesehatan, sektor makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa logistik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden meminta rancangan strategi besar pemulihan, peta jalan, berikut tahapan-tahapan mitigasi dan tahap pemulihan.
“Siapkan sektor apa yang bisa pulih cepat yang bisa langsung menanjak, mana yang pulihnya agak lambat, apa rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Sekarang kita masih fokus kepada tahap mitigasi. Pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK, seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, serta relaksasi impor bahan baku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan yang harus dibantu bukan cuma usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar saja, melainkan juga usaha ultramikro dan usaha mikro.
Menurutnya, program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor-sektor informal: pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung kecil, dan sebagainya.
“Jumlah yang seperti ini sangat besar. Menurut data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta orang dan juga banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka, tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan, ini juga yang harus kita perhatikan,” paparnya.
Kemudian, para gubernur juga diminta merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, serta memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Presiden meminta program stimulus ekonomi di daerah dijalankan dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur.
“Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya harus dihitung. Jangan sampai hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi tapi tetap melakukan PHK pada pekerjanya. Saya juga minta untuk diverifikasi dengan benar dan lakukan evaluasi kembali secara berkala terhadap efektivitas paket stimulus ekonomi yang sudah diberikan sehingga betul-betul berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung hidupnya di sektor riil,” tegasnya.
Presiden mengingatkan, pemerintah sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat, kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa, harus berjalan dalam satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid.
“Kalau ada masalah di lapangan, segera kita perbaiki, kita sempurnakan bersama-sama. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada satu pun negara di dunia, dari 213 negara, yang betul-betul siap. Saya meyakini dengan sinergi itu, berbagai dampak dari pandemi global ini, Insya Allah dapat segera kita atasi. Masyarakat rentan terdampak, tertangani dengan baik dan kita bisa melewati badai ini dengan selamat,” tandasnya. (rid/ang)
NOW ON AIR SSFM 100
