Tokoh Kampung Sepakat dengan Risma Sudahi PSBB di Surabaya

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya melalui perwakilan Pemkot Surabaya telah mengusulkan ke Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim agar tak ada lagi perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Jilid IV di Surabaya. Usulan Risma mendapat dukungan dari para tokoh kampung di Kota Pahlawan.

Hariyanto Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mulyorejo, Surabaya mengaku mendukung penuh usulan kebijakan Risma tersebut. Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan tepat dan terukur dengan menggerakkan rapid test masal di berbagai penjuru Surabaya. Hal itu bagian dari mitigasi penanganan dan pencegahan Covid-19.

”Dari sisi kesehatan sudah betul, dan ke depan protokol kesehatan harus terus diperketat seperti kata Bu Risma. Maka kami support Bu Risma agar tidak memperpanjang PSBB di Surabaya,” ujar Hariyanto, Senin (8/6/2020).

Dia menambahkan, selama PSBB, roda ekonomi rakyat kecil tidak berputar dengan baik.

”Jika PSBB tidak diperpanjang, ekonomi bisa kembali bergerak. Sejalan dengan itu, kita perketat protokol dan pengawasan berbasis kampung, seperti yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dan kepolisian dengan gerakan Kampung Tangguh Wani Suroboyo,” jelas Hariyanto.

Sabar Suwastono Ketua RW 08 Kampung Maspati mengatakan, memang akan jauh lebih baik memaksimalkan peran RT/RW guna menguatkan ”Kampung Wani Jogo Suroboyo” yang diinisiasi kepolisian dan Pemkot Surabaya sebagai bagian dari pemberdayaan kampung guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurut dia, penguatan kampung bisa menjadi solusi untuk menekan penyebaran Covid-19. Karena RT/RW yang menjadi pemerintahan terkecil harus lebih dilibatkan dalam penanganan pandemi virus corona.

“Kampung Wani itu adalah solusinya, sehingga melibatkan RT dan RW untuk menekan itu,” tambah pria yang juga menjabat Ketua Komunitas Kampung Nusantara tersebut.

“Pelibatan RT/RW penting. Yang tahu itu RT/RW, warga nurut (ke RT/RW), bukan gubernur,” ujarnya.

Sabar juga menyarakan, pemerintah perlu menguatkan ekonomi pangan di perkampungan karena sejak PSBB diberlakukan kondisi perekonomian warga perkampungan menjadi serba sulit. “Kita capek, banyak yang stress,” ujarnya.

Terpisah, Andry Herdianto Ketua RT 02 RW 03 Ketintang mengatakan, jika PSBB dilanjutkan, maka ekonomi warga akan susah bangkit kembali.

Menurut Andry, PSBB tak perlu diperpanjang, namun untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya, RT/RW perlu lebih meningkatkan protokol kesehatan di kampungnya.

Erwin Tjahyuadi Ketua LPMK Kelurahan Penjaringansari menambahkan, sinyal dari Risma untuk tidak ingin memperpanjang PSBB adalah langkah yang tepat. ”Itu bagus, Bu Risma patut kita apreasiasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, dampak PSBB telah memukul ekonomi rakyat kecil. Padahal, dengan protokol kesehatan yang ketat, sebenarnya ekonomi tetap bisa digerakkan.

”Di Surabaya kan sudah ada Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, itu kita maksimalkan,” ujarnya. (bid/ang/ipg)