Rapat di DPR RI, Kapolri Diminta Ungkap Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J

Beberapa anggota Komisi III DPR RI minta Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri menjelaskan motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Habiburokhman satu di antara anggota Komisi III tersebut menjelaskan motif yang belum disebutkan sampai sekarang menjadi ganjalan dan pertanyaan bagi publik. Apalagi, selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan Ferdy Sambo (FS) yang menyebut ada perbuatan almarhum Brigadir J menyangkut harkat dan martabat.

“Bagi kami, ini (motif) agak menjadi ganjalan. Selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan FS bahwa itu terkait dengan martabat keluarga padahal kan disitu ada saksi-saksi lain,” ujar Habiburokhman saat sesi bertanya kepada Kapolri dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Menurut dia, dengan penjelasan soal motif pembunuhan, maka akan menjadi informasi awal ke publik.

“Saya pikir ini bisa memberikan informasi awal kepada publik karena penting Pak, semua tindak pidana itu motif. Memang akan dibuka di persidangan tapi akan bagus juga mulai disounding mulai saat ini,” kata dia.

Dengan tidak dijelaskan motifnya, kata Habiburokhman, muncul banyak isu lainnya seperti bunker di rumah Sambo, Narkoba, diagram dan lainnya.

“Karena (motif tidak dibuka) berkembangnya kemana-mana Pak Kapolri. Termasuk soal bunker-bunker itu yang jadi viral. Saya enggak ngerti itu uangnya uang monopoli atau uang beneran. Dan bunkernya dimana? Jadi ada semacam gerakan yang mengkait-kaitkan dengan persoalan Pak Ferdy Sambo ini karena motifnya nggak clear Pak,” jelasnya.

“Saya pikir enggak ada salahnya disampaikan lebih awal soal motif atau latar belakang,” imbuhnya.

Meski begitu, Habiburokhman mengapresiasi langkah-langkah Kapolri yang langsung membentuk tim khusus dari internal maupun eksternal untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Pertama, ya kalau pendekar membentuk timsus. Kemudian jurus yang kedua, melibatkan pihak eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas untuk melakukan pengawasan. Jurus ketiga, mengupdate kepada publik hampir setiap hari,” ungkapnya.

Dia menilai, langkah Kapolri tersebut menghasilkan puluhan personil Polri ditindak, baik secara etik maupun hukum.

“Kami di update yang resmi maupun yang enggak. Hasilnya puluhan orang ditindak baik secara etik maupun secara hukum. Jadi orang bilang ini momentum bagi Polri untuk melakukan perbaikan,” pungkas Habiburokhman.(faz/ipg)