Bapanas Dorong Pemda Perbesar Anggaran Ketahanan Pangan
Kamis, 6 Juli 2023 | 10:50 WIB
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat menentukan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan itu, pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang dilakukan BSKDN bertujuan untuk menjaga kinerja kepemimpinan kepala daerah.
“Pengukuran IKKD juga dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Akbar Ali Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN dilansir Antara, Sabtu (15/7/2023).
Pernyataan tersebut ia utarakan dalam sambutan dalam Workshop Pengukuran IKKD yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Dalam sambutannya, Akbar membeberkan pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai.
Akbar menginginkan variabel yang sempurna hasil pengukuran IKKD juga dapat selaras dengan fakta di lapangan.
Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif saja, tetapi kualitas kepemimpinannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Meskipun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, penentuan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025.
Keputusan ini memperhitungkan adanya sensitivitas yang cukup besar mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Sementara itu, Halilul Khairi Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang hadir sebagai narasumber menyebut data menjadi salah satu kunci penting keberhasilan pengukuran IKKD.
Oleh karena itu, menurutnya data yang digunakan dalam pengukuran IKKD harus valid dan mencerminkan realitas di lapangan mengenai kepemimpinan kepala daerah yang diukur.
Penggunaan data yang tidak valid dapat berakibat fatal terhadap perkembangan daerah tersebut. Dia mencontohkan, menurut dokumen tertulis suatu daerah mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen.
Namun, hal itu berbeda dengan realitas di lapangan, karena ternyata angka kemiskinan masih mencapai 17 persen.
“Salah menggunakan data maka kesimpulannya juga salah, misal data indeksnya sudah paling tinggi, tapi nyatanya tidak, ini kan akan mengganggu perkembangan suatu daerah,” pungkasnya. (ant/bnt/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
