Sabtu, 30 Maret 2024

Khofifah Gubernur Jatim Minta ASN Percepat Realisasi APBD 2023

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim bersama Emil Elistianto Dardak Wagub Jatim dan seluruh Kepala OPD waktu menggelar apel di Kantor Gubernur, Senin (2/1/2023). Foto: Humas Pemprov Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengawali tahun baru 2023 dengan menggelar apel pagi, bersama ASN dan jajaran Kepala OPD di halaman Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya.

Dalam apel itu, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mendorong seluruh jajaran ASN Pemprov segera tancap gas merealisasikan APBD Jatim 2023.

“Kita harus menjalankan berbagai visi misi yang ada dalam APBD 2023. Realisasi APBD ini penting supaya pelayanan kita kepada masyarakat bisa dirasakan sesegera mungkin,” kata Khofifah di Kantor Gubernur, Senin (2/1/2023).

Selain minta percepatan realisasi APBD 2023, Khofifah juga mendorong ASN segera merampungkan susunan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah punya kewajiban menyusun laporan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD.

Untuk diketahui, LPPD merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya.

Sedangkan LKPJ diserahkan oleh Pemda kepada DPRD satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian, Laporan Penerapan SPM dilakukan selama satu tahun anggaran dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi masing-masing laporan kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak dari seluruh program yang kita lakukan,” kata Gubernur Jatim.

Khofifah menegaskan bahwa tahun ini Kemenpan RB memberikan penilaian terhadap Birokrasi Berdampak. Yang mana, program di setiap birokrasi harus memberi dampak signifikan dalam pembangunan maupun ekonomi di setiap daerah.

“Untuk itu berbagai indikator ini yang nantinya akan direvisi oleh KemenPAN RB bahwa tahun ini reformasi birokrasi juga akan dilihat dari outcome-nya. Maka saya meminta kita semua melakukan penyesuaian-penyesuaian,” pungkasnya. (wld/bil)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Mobil Porsche Seruduk Livina di Tol Porong

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Sabtu, 30 Maret 2024
27o
Kurs