Pemerintahan Biden Tegur Israel Karena Izinkan Permukiman di Tepi Barat

Pemerintahan Joe Biden Presiden Amerika Serikat (AS) menegur Israel atas peraturan yang mengizinkan pemukim Yahudi membangun tempat tinggal permanen di Tepi Barat.

Washington sebelumnya sudah mengingatkan agar Israel tidak melegalkan permukiman di daerah pendudukan itu.

Seperti dilaporkan Antara mengutip The Times of Irael, Senin (22/5/2023), Kepala Komando Pusat militer Israel pada pekan lalu menandatangani aturan yang membolehkan warga Israel memasuki area Homesh sehingga memuluskan jalan bagi formalisasi pemukiman di Tepi Barat.

Departemen Luar Negeri AS berulangkali menyeru Israel, agar menahan diri dari tindakan yang bisa membuat hubungan dengan warga Palestina semakin tegang, seperti meresmikan pos-pos pemukim, dan secara khusus di Homesh.

“Kami sangat berkeberatan dengan aturan pemerintah Israel yang mengizinkan warganya membangun tempat tinggal permanen di pos terluar Homesh di utara Tepi Barat, yang menurut hukum Israel secara ilegal dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina,” kata Mathew Miller juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Miller menyebut aturan tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Israel pada 2004, serta komitmen mereka baru-baru ini kepada pemerintahan Biden.

Seorang pejabat Israel yang meminta namanya tak disebutkan, mengatakan peraturan itu ditujukan agar warga Israel tetap bisa mendatangi sekolah agama di Homesh.

Pemerintah Israel juga tak berniat membangun lagi pemukiman, atau membolehkan warganya membangun di tanah pribadi warga Palestina.

Sebagai informasi, teguran dari AS terjadi setelah kekerasan antara Israel dengan Palestina meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga, menguji hubungan AS dengan Israel yang merupakan sekutu utamanya di Timur Tengah.

Pada Minggu (22/5/2023) pagi, Itamar Ben-Gvir Menteri Keamanan Israel yang berhaluan kanan, mengunjungi komplek masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi Muslim dan Yahudi.

Miller menyebut AS sangat prihatin dengan kunjungan provokatif tersebut, beserta retorika menghasut yang menyertainya.

“Tempat suci ini sebaiknya tidak digunakan untuk tujuan politik, dan kami menyeru semua pihak agar menghormati kesuciannya,” kata Miller. (ant/bil/rst)