Komunikasi Pemkot dan Jukir Sudah Terjalin, Aksi Damai Besok Ditunda

Aksi damai dan mogok kerja yang sedianya dilakukan oleh Paguyuban Juru Parkir (jukir) Surabaya (PJS) selama tiga hari Senin-Rabu (29-31/1/2024) di depan Balai Kota Surabaya, ditunda.

Menurut keterangan Fadholi Feriansyah Wakil Ketua Umum PJS, penundaan itu diputuskan setelah ada komunikasi dengan pemerintah kota (pemkot) Surabaya pada Sabtu (27/1/2024) sore. Meski begitu, komunikasi itu masih akan berlanjut, karena belum ada titik temu yang final.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada komunikasi lagi dengan pemkot,” kata Feri, sapaan akrabnya pada suarasurabaya.net, Minggu (28/1/2024).

Feri bercerita, bahwa dirinya dihubungi M Fikser Kepala Satpol PP Kota Surabaya setelah mengudara dalam program diskusi Semanggi Suroboyo Radio Suara Surabaya pada Jumat (26/1/2024), untuk diajak bertemu membahas persoalan parkir di Surabaya.

Keesokan paginya, PJS bertemu dengan Fikser di sebuah tempat Jalan Walikota Mustajab, Surabaya. Setelah diskusi itu selesai, masing-masing kembali pulang.

Lalu pada pukul 14.00 WIB, Feri kembali dihubungi Fikser, untuk segera berdiskusi kembali. Kali ini juga bersama Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya. Lalu setengah jam kemudian, pertemuan kedua belah pihak terjadi di Balai Kota Surabaya.

Perwakilan PJS yang berjumlah sepuluh orang, bertemu dengan tiga pejabat pemkot Surabaya, yaitu wali kota, sekretaris daerah, dan Kepala Satpol PP. Menurut Feri, pertemuan itu berlangsung dua jam dan menciptakan sejumlah komunikasi yang baik.

“Tapi apa isi komunikasi itu kami belum bisa bilang. Karena itu wewenang Pak Wali,” katanya. Termasuk, Feri menambahkan, tentang penerapan pembayaran parkir nontunai yang rencananya akan diterapkan 1 Februari 2024 mendatang.

Sekadar diketahui, aksi damai itu sedianya akan dilakukan sebagai respons PJS terhadap kebijakan pembayaran parkir secara digital yang akan diterapkan pemkot pada seluruh titik parkir tepi jalan umum yang ada di Surabaya.

Namun saat dikonfirmasi Jumat lalu, Feri mengatakan aksi itu berpotensi batal atau ditunda jika ada titik temu antara kebijakan pemkot tersebut dengan aspirasi PJS. (ham)