Program Siap Siaga berkolaborasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam upaya mitigasi bencana.
Ancilla Bere Koordinator Program Siap Siaga mengatakan, upaya yang dimulai dengan lokakarya pengenalan dan inisiasi Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Jatim itu merupakan hal yang penting, karena bisa mendorong adanya keterlibatan disabilitas, serta adanya wadah untuk berkontribusi sesuai kemampuan disabilitas dalam mitigasi bencana.
“Ini juga, agar proses-proses penguatan kapasitas, mempertimbangkan kebutuhan teman-teman dengan ragam disabilitas. Khususnya, penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana, dalam tanggap darurat dan pascabencana,” katanya dalam lokakarya pengenalan dan inisiasi ULD-PB Jatim di Surabaya, pada Selasa (2/4/2024).
Selama ini, kata dia, sudah ada beragam kegiatan yang diinisiasi oleh berbagai lembaga, untuk terlibat dalam kerja penanggulangan bencana ketika ada tanggap darurat. Tetapi, masih terbatas hanya pada penugasan tertentu saja.
“Seperti yang kita ketahui, penanggulangan bencana bukan hanya tentang penanganan darurat saja, tetapi ada fase yang disebut, kesiapsiagaan, kemudian fase tanggap darurat dan fase tanggap bencana,” jelasnya.
Dalam situasi bencana, ia menyebut, disabilitas menjadi salah satu kelompok yang rentan, karena memiliki ragam keterbatasan. Kondisi itu bisa membuat disabilitas terdampak secara signifikan, apabila penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak responsif disabilitas.
Informasi, layanan dan sumber daya yang tersedia, seringkali tidak dapat diakses oleh kelompok disabilitas karena tidak ramah. Hal itu, juga berpotensi mengganggu hak-hak disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, ia menegaskan penting adanya keterlibatan disabilitas dalam penanganan bencana.
“Semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk disabilitas, mendapatkan akses dan kesempatan setara, sehingga dapat mengambil peran akitf dalam penanggulangan bencana,” tuturnya.
Sementara itu, Bige Agus Wahjuono Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim menekankan, penyandang disabilitas harus didukung, sehingga keberadaannya di dalam penanggulangan bencana bisa maksimal.
Menurutnya, disabilitas tidak boleh hanya dilihat dari segi kekurangan, karena disabilitas juga punya kapasitas, salah satunya dalam penanggulangan bencana.
“Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam kondisi bencana, disabilitas terkadang menjadi orang-orang yang tersingkirkan, tidak diperhatikan, tetapi dalam lokakarya ini, sebagai pembentukan unit yang menjadi bagian dari penangguluan bencana itu sendiri,” jelasnya.
Seperti diketahui, sepanjang tahun 2023, terdapat 117 angka kejadian bencana di Jatim. Bencana itu, berdampak pada puluhan ribu keluarga. Dan berdasarkan hasil kajian risiko bencana Jatim, masih ada bencana yang berpotensi terjadi di Jatim tahun ini dan tahun mendatang.(ris/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
