Aksi Damai di Depan Grahadi Surabaya, Massa Desak Prabowo-Gibran Mundur

Hal itu tercermin dari adanya kerusakan hutan terus berulang, pasar modal (IHSG) tidak stabil, penanganan bencana lambat, kasus keracunan pangan program MBG, praktik rangkap jabatan pejabat, kabinet yang terlalu gemuk, serta lemahnya transparansi keuangan negara.

“Dampak ketidakmampuan memimpin ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, warga menuntut pemerintahan ini mundur secara terhormat demi kepentingan rakyat.

Kedua, mendesak pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional. Ia menegaskan, karhutla bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi krisis kemanusiaan nasional yang berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin meluas.

Apalagi, kabut asap melintasi batas provinsi, bahkan hingga ke negara tetangga, sehingga kesehatan jutaan orang terancam, ekologi hutan rusak parah, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah.

“Selain itu, kami menuntut penanganan yang adil dan layak bagi seluruh korban bencana alam mulai dari banjir di Sumatera, gempa di NTT, hingga bencana di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Negara harus hadir dan melindungi warganya,” ujarnya.