Aksi Damai di Depan Grahadi Surabaya, Massa Desak Prabowo-Gibran Mundur

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menghentikan program boros yang anti-rakyat dan anti-demokrasi. Ia menyebut, program seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes), Program Strategis Nasional (PSN), dan Batalyon Teritorial Pembantu menyerap anggaran hampir Rp1.000 triliun, namun tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat.

“Sebaliknya, pos alokasi penting justru dikorbankan subsidi BBM, dana respons bencana, peningkatan literasi, dan dana otonomi daerah terancam dipangkas. Anggaran negara adalah uang rakyat, harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tepat sasaran — bukan dihamburkan untuk program yang tidak jelas manfaatnya,” jelasnya.

Keempat, menuntut perbaikan tata kelola di segala bidang. Ia menegaskan, tekanan ekonomi masyarakat semakin berat, harga kebutuhan pokok terus naik namun tidak diiringi kenaikan upah yang layak.

Selain itu, ia menyebut bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih merajalela di berbagai instansi.

“Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas semakin sulit dijangkau. Kesejahteraan tenaga medis dan tenaga pendidik pun belum membaik. “Kami menuntut perbaikan tata kelola secara menyeluruh — dari transparansi anggaran hingga penindakan korupsi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.