Anggota DPR Serukan Daycare di Seluruh Indonesia Harus Dievaluasi Menyeluruh

Abdullah Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan, praktik daycare atau tempat penitipan anak harus dievaluasi secara total dan menyeluruh.

Pernyataan ini menyusul kasus kekerasan terhadap sejumlah anak yang dititipkan di sebuah daycare di Yogyakarta.

Seluruh praktik daycare di Indonesia dinilai belum memenuhi standar perizinan, prosedur operasional, maupun kualitas yang memadai, meskipun jumlahnya tercatat hingga ribuan.

“Karena itu, saya mengusulkan agar peraturan pendirian daycare dan SOP-nya diperbaiki serta diperketat secara signifikan,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (27/4/2026) yang dikutip dari Antara.

Abdullah memberi contoh seperti praktik daycare di negara-negara seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark yang diatur secara ketat. Selain itu, negara-negara tersebut juga menjadikan daycare sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pendidikan anak.

Dia turut mengusulkan agar sistem daycare di Indonesia menggunakan mekanisme profiling atau screening oleh orang tua melalui aplikasi atau platform digital. Menurutnya, negara juga perlu memaksimalkan pelayanan daycare dengan memberikan subsidi sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak hidup layak bagi balita dan anak.

Dia juga mengecam tindakan kekerasan anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Menurut dia, tindakan tersebut melanggar hukum Indonesia dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Lalu Abdullah pun meminta kepada aparat agar menindak secara maksimal seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola maupun pendiri daycare itu.

“Saya juga mendesak instansi yang berwenang lainnya untuk memulihkan trauma fisik maupun psikologis pada anak dan orang tua yang menjadi korban daycare tersebut dengan optimal,” pungkasnya.(ant/mar/iss)