Selain itu, Nuruddin mengatakan penetapan UMP di bawah KHL menunjukkan bahwa rezim upah murah yang eksploitatif masih terus dipertahankan di Jawa Timur dan buruh seolah dimiskinkan melalui kebijakan pengupahan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja.
Diberitakan sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000, pada Sabtu (21/11/2026) tengah malam.
Menurut Khofifah, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Dalam proses penghitungan, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan, di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan.
Berdasar estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.
NOW ON AIR SSFM 100

