“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” katanya, dalam keterangan, Minggu (22/11/2026).
Dengan ditetapkannya UMP Jatim, maka dalam poin a, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
“Kemudian poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (kir/saf/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

