DJP Jatim I: Babinsa Tak Bertugas Menagih Pajak, Hanya Mengembangkan Jejaring Informasi

Max menyatakan, informasi yang diperoleh dari berbagai pihak akan dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan data perpajakan. Sementara kewenangan penagihan, pemeriksaan, maupun penegakan hukum perpajakan tetap berada di lingkungan DJP sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebut bahwa ketentuan mengenai pelibatan Babinsa sebenarnya sudah ada sejak Surat Edaran tahun 2016 terkait kegiatan pengumpulan data lapangan.

“Kalau dilihat pada SE tahun 2016 juga sudah ada frasa yang sama mengenai Babinsa. Jadi ini bukan hal baru. Harapannya ada informasi yang bisa diberikan kepada DJP dari Babinsa,” pungkasnya.(ris/iss)