DPRD Surabaya Minta Inspektorat Usut Jaringan Penipuan Loker Pemkot

Ia menyebut, kerugian korban sepenuhnya tanggung jawab oknum, bukan pemkot.

“Pengembalian uang sepenuhnya merupakan tanggung jawab oknum pelaku personal, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota,” katanya.

Komisi A memastikan akan mengevaluasi pengawasan internal dan menegaskan semua informasi pembukaan formasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Pasti. Sebagai mitra kerja, Komisi A akan mengagendakan pemanggilan terhadap Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas isu yang sedang berkembang ini dan mendiskusikan langkah tindak lanjut yang konkret,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, 2 oknum pegawai THL di dishub dan Satpol PP inisial ARC dan F, diduga mencatut nama pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk modus penipuan lowongan kerja (loker). (lta/saf/ipg)