Emil Dardak Desak Evaluasi SPPG Usai Temuan Bakteri MBG Sidoarjo

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai temuan bakteri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur Jatim itu menjelaskan, terjadinya kasus di lapangan menunjukkan pola yang berulang dan berakar pada persoalan operasional dapur.

Menurut Emil, tanggung jawab komando di tingkat dapur menjadi kunci utama pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Menurut saya perlu ketegasan, siapa kepala dapurnya, sanggup nggak kepala SPPG itu sebenarnya memimpin dapur? Atau harusnya mitra, karena mitra yang kemudian memang diserahi tanggung jawab. Kalau memang mitra, tidak boleh ada dua nakhoda,” ujar Emil di Surabaya, Senin (14/9/2026).

“Ini menjadi titik awal untuk mencari siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam keseharian,” sambungnya.

Selain itu, Emil juga menyoroti celah penyimpangan dalam alur distribusi MBG. Yakni terkait durasi waktu antara pengolahan, pengemasan, dan distribusi yang melampaui batas aman empat jam.

“Karena katanya masaknya dan pengemasannya melampaui batas waktu empat jam, dan yang rentan ini kan yang menerima (MBG) di siang hari,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan beban ganda dapur yang melayani distribusi makanan pada pagi dan siang hari oleh satu SPPG yang sama.

Berbagai persoalan itu, kata Emil, telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk dalam rapat koordinasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dihadiri Deputi Pengawasan BGN sebagai bahan masukan serta evaluasi.

“Maka dari itu kan idealnya masak dua kali, satu SPPG kalau melayani sesi pagi dan siang kan tambah riskan. Tolong hal-hal seperti ini perlu diinventarisir kemudian memang sudah kami sampaikan kepada BGN sebagai bahan masukan,” ucap Emil.

Di sisi lain, peran aktif pemerintah daerah difokuskan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim yang diinstruksikan untuk memberikan pendampingan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang belum memiliki.

Sekaligus melakukan evaluasi kritis terhadap dapur yang telah mengantongi SLHS namun tetap mengalami insiden kontaminasi bakteri.

“Tugas kami di Pemda sekali lagi, bagaimana Dinkes ini terus memberikan dukungan baik itu dalam penerbitan SLHS bagi yang belum, maupun juga kita memang harus menindaklanjuti yang sudah ada SLHS tapi ada kejadian, kita juga harus menyikapi apakah SLHS ini masih layak diberlakukan atau tidak,” tandas Emil. (wld/saf/ipg)