“Di samping itu, pendekatan Indonesia harus bergerak dari sekadar pemblokiran konten menuju tata kelola keamanan digital yang berbasis risiko. Tata kelola tersebut harus berlandaskan prinsip *whole of government* dan *whole of society*,” ungkapnya.
Sejumlah langkah yang diusulkan meliputi penilaian risiko fitur komunikasi gim oleh Komdigi, pembentukan mekanisme koordinasi penanganan ancaman antara BNPT, Komdigi, dan Polri, serta pengembangan sistem deteksi dini yang menggabungkan teknologi dan analisis manusia.
Angel juga mendorong agar literasi gim dan keamanan digital dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain itu, BNPT bersama perguruan tinggi dapat mengembangkan basis data risiko yang terukur, disertai kerja sama internasional dengan penyedia gim global.
“Melalui kombinasi pencegahan di tingkat keluarga, literasi digital, dan regulasi yang kolaboratif, ekosistem gim daring di Indonesia dapat tetap aman serta terbebas dari bahaya intoleransi dan terorisme,” pungkas Angel. (saf/iss)
NOW ON AIR SSFM 100

