Gus Ipul Usul Pengadaan Sekolah Rakyat Lewat Instansi Lain, KPK Diminta Beri Pendampingan

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul Menteri Sosial membuka opsi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat dilakukan melalui instansi lain yang dinilai memiliki kapasitas lebih kuat dalam pengadaan.

Langkah itu diusulkan sebagai upaya menjaga transparansi sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan.

Usulan tersebut disampaikan langsung saat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul mengakui, Kementerian Sosial (Kemensos) masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, Kemensos meminta arahan KPK terkait kemungkinan penggunaan agen pengadaan atau pelibatan instansi lain.

“Kami minta nasihat, jika diperkenankan kami ingin pengadaan sementara waktu, sambil memperkuat SDM di Kemensos, bisa dilakukan lewat agen pengadaan atau dititipkan ke kementerian yang memiliki kapasitas lebih baik,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, pengadaan program Sekolah Rakyat harus ditangani pihak yang benar-benar berpengalaman agar pelaksanaannya berjalan akuntabel dan bebas praktik korupsi.

“Kami ingin proses pengadaan dilakukan secara transparan dan profesional supaya terhindar dari risiko penyimpangan,” katanya.

Gus Ipul juga mengungkapkan evaluasi tata kelola pengadaan di Kemensos masih menjadi pekerjaan rumah.

Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemensos saat ini berada di peringkat 167 dari lebih 600 lembaga dan instansi pemerintah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

“Ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami agar tata kelola pengadaan bisa semakin baik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, konsultasi dengan KPK dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, program tersebut bukan sekadar pendidikan gratis, melainkan bagian dari skema besar pemberdayaan keluarga miskin.

“Ini miniatur pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu agar layak huni, mendapat bansos lengkap, dan menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan, keluarga penerima manfaat nantinya diharapkan dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Kemensos, lanjut Gus Ipul, juga siap membuka seluruh proses pengadaan untuk diawasi publik maupun aparat penegak hukum.

“Kami siap terbuka untuk diperiksa dan didalami seluruh proses yang sudah dijalankan Kementerian Sosial, khususnya pada 2025. Ini momentum yang baik bagi kami menerima saran dan kritik,” tegasnya.

Dalam konsultasi tersebut, KPK turut memberikan catatan terkait titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari gratifikasi, suap hingga potensi konflik kepentingan.

“Sudah kami catat semua. Jangan sampai ada kickback, gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kami sejak awal,” kata Gus Ipul.

Ia juga menjelaskan penyediaan seragam dan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari dukungan negara kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran program.

“Mereka tinggal di asrama dan tentu membutuhkan perlengkapan sekolah. Ini bagian dari kebijakan negara untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka,” ujarnya.

Gus Ipul memastikan siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan,” katanya.

Sementara itu, Setyo Budiyanto Ketua KPK menyebut konsultasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

“Kami sudah mendiskusikan banyak hal, termasuk langkah antisipasi yang harus dilakukan. Ini langkah awal dan nanti akan ada tindak lanjut berikutnya,” ujar Setyo.

Ia menegaskan, KPK lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pencegahan agar program pemerintah dapat berjalan baik tanpa penyimpangan.

“KPK memiliki tiga aspek, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Tentu kami berharap pencegahan menjadi prioritas utama,” pungkasnya.(faz/iss).