KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Sekolah Rakyat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara terbuka berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi sejak awal.

Ibnu Basuki Widodo Wakil Ketua KPK mengatakan keterbukaan Kemensos menjadi modal penting agar program strategis pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.

“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang sudah terbuka. Dengan begitu, pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan sedini mungkin,” ujar Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, pertemuan bersama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul Menteri Sosial merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Ibnu menegaskan, KPK mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional, namun tetap mengingatkan adanya titik-titik rawan penyimpangan yang harus diantisipasi.

“Tadi sudah disampaikan berbagai risiko yang bisa menjadi celah terjadinya korupsi atau penyelewengan sehingga dapat dideteksi sejak dini agar tidak terjadi,” katanya.

Ia juga memastikan KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Kalau nantinya ada indikasi penyelewengan, silakan disampaikan. Kami tetap terbuka,” tegas Ibnu.

Sementara itu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul Menteri Sosial menyebut konsultasi dengan KPK dilakukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama menjelang pelaksanaan anggaran tahun 2026.

“Kami memberikan informasi terkait berbagai hal mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, Kemensos berkomitmen menjaga program prioritas Prabowo Subianto Presiden agar tidak tercoreng praktik korupsi.

“Saya dan Pak Wamen berkomitmen agar program-program di Kemensos, khususnya program strategis Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak dikotori praktik-praktik korupsi maupun tindakan yang tidak terpuji,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa tata kelola pengadaan di Kemensos masih perlu pembenahan. Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos masih berada di peringkat 167 dari lebih dari 600 lembaga dan instansi pemerintah.

“Ini menjadi evaluasi bagi kami. Karena itu kami meminta masukan dan arahan dari KPK agar tata kelola pengadaan di Kemensos semakin baik,” katanya.

Selain memperbaiki sistem, Kemensos juga berupaya memperkuat sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan seiring meningkatnya anggaran dan cakupan program sosial pemerintah ke depan.

Gus Ipul menambahkan, seluruh hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan menjadi pedoman perbaikan tata kelola di lingkungan Kemensos.

“Hasil monitoring dari KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” pungkasnya.(faz/iss)