Indonesia menjalin kerja sama dengan Filipina untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis global lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI mengatakan, nota kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, meliputi pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari side product (produk sampingan) industri pengolahan.
“Pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan,” katanya di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026).
Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.
“Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan,” ucapnya.
Untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nikel, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis.
“KEK dapat menjadi lokomotif bagi investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta pusat inovasi teknologi hilirisasi yang berstandar internasional,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, yakni dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD9,73 miliar di 2025.
Pihaknya menargetkan, investasi hingga USD47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja tercapai pada 2030.
Smelter-smelter tersebut, kata dia, membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.
“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambahnya.
Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada 2025. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9 persen atau 270.000 ton.
Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4 persen atau 4,8 juta ton.
Hubungan dagang kedua negara juga semakin erat. Sepanjang 2025, total nilai ekspor Indonesia ke Filipina mencapai USD10,22 miliar atau setara dengan 8,4 persen dari total nilai impor Filipina, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang.
Secara keseluruhan, Airlangga mengatakan bahwa Filipina merupakan mitra dagang strategis yang krusial bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk komoditas energi dan produk otomotif.
“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujarnya.
Seperti diketahui, forum bisnis tingkat tinggi tersebut digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Prabowo Subianto Presiden RI ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT AECC ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.(ris/iss)
NOW ON AIR SSFM 100

