Jalur KA Kalisat-Bondowoso-Panarukan Akan Diaktifkan Lagi, Ini Catatan Pemerintah Pusat

Rencana reaktivasi jalur kereta api Kalisat-Bondowoso-Panarukan kembali dibahas Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, Senin (21/9/2026).

Pertemuan yang digelar di Pendopo Kabupaten Bondowoso dan dipimpin Abdul Hamid Wahid Bupati Bondowoso itu, menjadi langkah awal untuk menyusun kembali rencana pengaktifan jalur kereta api yang diharapkan memperkuat konektivitas kawasan aglomerasi Selingkar Ijen.

Meski mendapat dukungan dari pemerintah daerah, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya menegaskan reaktivasi jalur tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Pemerintah perlu memastikan jalur peninggalan Belanda itu masih sesuai dengan kebutuhan transportasi saat ini.

Denny Michels Adlan Kepala BTP Kelas I Surabaya mengatakan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mendukung rencana reaktivasi tersebut.

Namun, sejumlah kajian teknis masih harus diselesaikan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan.

“Pada intinya kami sepakat, kami memahami kebutuhan masyarakat terkait dengan keberadaan jalur kereta api ini. Namun hal yang perlu diperhatikan, kita perlu mengkaji lagi apakah jalur reaktivasi peninggalan Belanda itu masih pas untuk dilakukan pembangunan ataupun rehabilitasi,” kata Denny di Pendopo Bupati Bondowoso, Senin.

Menurut Denny, karakteristik jalur lama perlu disesuaikan dengan fungsi yang direncanakan. Jika sebelumnya jalur tersebut digunakan terutama untuk mengangkut barang, rencana reaktivasi kini diharapkan mampu melayani angkutan barang sekaligus penumpang.

“Kalau dulu kan itu jalurnya untuk mengangkut barang, sehingga mungkin kecepatannya tidak tinggi. Jadi harus kita lihat dulu kebutuhannya,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terlebih dahulu menetapkan dokumen perencanaan, termasuk menentukan trase yang akan digunakan.

Setelah trase ditetapkan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat disusun.

Aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu mengkaji kondisi ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija), sterilisasi jalur, serta keberadaan perlintasan sebidang di sepanjang trase.

Denny mengatakan koordinasi di Bondowoso merupakan tahap awal untuk membuka pembahasan teknis yang lebih mendalam.

Selanjutnya, pemerintah akan memetakan kebutuhan sekaligus melengkapi dokumen perencanaan.

“Jadi saya tidak bisa menetapkan. Kita mantapkan dulu dokumen perencanaannya, kemudian barulah kita berbicara terkait dengan skema pembiayaan dan lain sebagainya karena kan investasinya besar,” kata Denny.

Retno Sari Koordinator Kelompok Penataan Jaringan Direktorat LLAKA juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang.

Menurutnya, pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi besar sehingga keberlanjutannya harus diperhitungkan sejak awal.

“Kereta api ini bukan barang murah, ini investasi besar yang harus kita pikirkan keberlanjutannya. Jangan cuma 5-10 tahun tapi ya kalau bisa sampai 50-100 tahun masih bermanfaat. Jadi dalam perencanaannya harus matang,” ungkap Retno.

Retno mengatakan, belum dapat dipastikan kapan reaktivasi Kalisat-Bondowoso-Panarukan bisa dilaksanakan.

Kepastian pendanaan maupun jadwal pelaksanaan baru dapat dibahas setelah kebutuhan dan konsep jaringannya teridentifikasi melalui dokumen perencanaan.

Ia juga menilai proyek tersebut perlu ditempatkan sebagai program lintas wilayah karena trase kereta api melewati tiga kabupaten, yakni Jember, Bondowoso, dan Situbondo.

“Jadi selanjutnya, mari kita rapatkan kembali karena tiga kabupaten berbeda dan harus ada Provinsi Jawa Timur yang jadi kepalanya karena yang kami lihat ini jaringan,” ujarnya.

Menurut Retno, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur penting karena rencana tersebut tidak hanya menyangkut satu kabupaten.

Setelah kebutuhan jaringan teridentifikasi, pemerintah dapat menentukan pembagian peran, tahapan pekerjaan, dan waktu pelaksanaan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo menyatakan kesiapan mendukung seluruh proses reaktivasi jalur tersebut.

Abdul Hamid Wahid Bupati Bondowoso mengatakan, tiga pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong realisasi rencana reaktivasi.

“Kami siap untuk memberikan dukungan, baik itu dukungan politis, teknis, maupun dukungan sosial dan lainnya. Dan sebetulnya ketiga pemerintah daerah ini sudah sama-sama bergerak,” kata Abdul Hamid.

Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menyatakan dukungannya. Nugroho Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api.

“Tentunya kami sangat mendukung dan siap memberikan dukungan terhadap rencana reaktivasi kereta api ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gatot Triyono Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung reaktivasi jalur tersebut.

Menurutnya, keberadaan kembali layanan kereta api di kawasan itu diharapkan memberikan dampak terhadap konektivitas sekaligus pengembangan ekonomi dan pariwisata.

“Intinya kami dari Pemkab Jember mendukung reaktivasi ini untuk pengembangan ekonomi dan wisata yang ada di kabupaten,” pungkas Gatot. (saf/ipg)