Jusuf Kalla Minta Maaf, Klarifikasi Ceramah Viral di UGM Soal Perdamaian

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 akhirnya buka suara terkait polemik ceramahnya yang viral di media sosial.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026), JK menyampaikan permintaan maaf karena terlambat memberikan klarifikasi kepada publik.

“Pertama, saya minta maaf karena baru hari ini dapat menjelaskan masalah-masalah yang viral, karena saya subuh tadi baru pulang dari Jepang,” kata JK dilansir dari Antara.

Ia menegaskan bahwa potongan video ceramah yang beredar, tidak menggambarkan keseluruhan isi materi yang ia sampaikan saat mengisi tausiah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Ramadan 2026.

Menurut JK, ceramah tersebut disampaikan dalam konteks yang sangat spesifik, yakni di lingkungan masjid dan kampus, dengan audiens yang mayoritas Muslim dan kalangan intelektual.

“Ceramah Ramadan itu artinya yang hadir hanya orang muslim, di masjid lagi. Kemudian di kampus, berarti orang yang hadir adalah intelektual. Itu dulu yang perlu dipahami,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga menampilkan cuplikan video konflik Maluku dan Poso sebagai bagian dari penjelasan materi ceramahnya. Ia menilai penting untuk menghadirkan konteks sejarah agar audiens memahami latar belakang pembahasan.

“Karena ini menyangkut Maluku dan Poso, saya ingin perlihatkan dulu sekilas. Mungkin sebagian belum lahir, karena itu terjadi sekitar 26 tahun yang lalu,” katanya.

JK menambahkan, video yang ditayangkan hanyalah bagian awal konflik dan tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan peristiwa.

“Video ini hanya pembukaan konflik itu, belum intinya karena yang bisa diambil oleh jurnalis pada waktu itu hanya di kota,” jelasnya.

Ia menegaskan, inti ceramah yang disampaikannya adalah mengenai pentingnya perdamaian, bukan seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.

“Saya diundang dengan tema perdamaian. Jadi, khususnya membahas langkah-langkah perdamaian,” kata JK.

Sebagai informasi, ceramah tersebut disampaikan JK pada 5 Maret 2026 dengan tajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar. Namun potongan ceramah itu baru viral pada pertengahan April 2026.

Kontroversi semakin berkembang setelah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melaporkan JK ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan JK mengenai konsep mati syahid dalam ceramahnya. (ant/saf/faz)