Kasus Korupsi MBG Melebar, Kejagung Ungkap Dugaan Peran Kolonel TNI Aktif dalam Pengadaan Motor Listrik

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026 terus berkembang.

Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Syarief Sulaeman Nahdi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyebut anggota TNI berinisial BU, yang berpangkat kolonel, diduga memiliki peran dalam proses pengadaan sepeda motor listrik yang kini menjadi salah satu fokus penyidikan.

“Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepeda motor,” kata Syarief di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Syarief, hasil pengembangan perkara mengungkap dugaan keterlibatan BU dalam berbagai proses pengadaan, mulai dari pengaturan pemilihan penyedia hingga dugaan praktik penggelembungan harga.

“Sebagai PPK, ada dugaan ikut mengatur proses pengadaan, seperti penggelembungan harga dan pengarahan pemilihan penyedia. Hal itu dilakukan bersama penyedia yang saat ini sudah kami tahan,” ujarnya.

Meski demikian, BU hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Karena yang bersangkutan merupakan prajurit TNI aktif, penanganan hukumnya tidak dilakukan sepenuhnya oleh penyidik Jampidsus, melainkan melalui mekanisme penyidikan koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

“Bukan karena perbuatannya dilakukan di lingkungan militer, tetapi karena statusnya sebagai anggota TNI aktif, sehingga penyidikannya dilakukan secara koneksitas bersama Jampidmil,” jelas Syarief.

Brigjen TNI Andi Suci Direktur Penindakan Jampidmil membenarkan bahwa BU merupakan anggota Korps Peralatan (Cpl) TNI. Pihaknya akan kembali memeriksa BU sebagai saksi dalam penyidikan koneksitas.

“Dalam penyidikan di Pidsus, BU memang sudah diperiksa sebagai saksi. Namun, dalam mekanisme koneksitas kami akan melakukan pemeriksaan kembali karena melibatkan penyidik polisi militer dan oditurat militer,” kata Andi.(faz/ham)