Kasus Penyadapan Presiden, Komisi III DPR Siapkan RDP dengan Kapolri

Dia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa membedakan jabatan atau kedudukan pihak yang terlibat. Bahkan, mantan Kapolri sekalipun harus mendapat hukuman maksimal apabila terbukti bersalah.

“Jangan hukum ini tajamnya ke bawah. Kita harus minta supaya hukum ini tajam juga ke atas. Biar mantan Kapolri juga harus dihukum maksimal,” tegasnya.

Menurut Safarudin, pihak-pihak yang terbukti terlibat perlu mendapat hukuman maksimal untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

Sebagai mantan anggota Polri, Safarudin mengaku sedih melihat institusi kepolisian terseret dalam persoalan politik. Dia menyayangkan dugaan penyalahgunaan peralatan negara yang semestinya digunakan untuk memantau kejahatan, tetapi diduga dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Penyadapan dalam proses penegakan hukum, lanjutnya, harus memiliki dasar dan mengikuti prosedur. Penyadapan perlu didahului laporan polisi, penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana, serta dilakukan apabila memang diperlukan dalam proses penyidikan.