Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Diduga Dipicu Aktivitas Manusia

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Selain faktor kekeringan, aktivitas manusia diduga menjadi pemicu utama kebakaran, mulai dari pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga kemungkinan perburuan satwa.

Purnomo Probo Nugroho Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengatakan, kebakaran hutan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia. Menurut dia, secara alami kemungkinan terjadinya kebakaran relatif kecil.

“Kalau secara sains, kita tahu bersama bahwa alam itu sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kebakaran. Pasti karena manusia. Hanya ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja,” kata Purnomo ujarnya dalam Talkshow “Merawat Bumi Majapahit” di Radio Suara Surabaya pada Rabu (21/10/2026) pagi.

Ia menjelaskan, pembakaran lahan masih mungkin dilakukan sebagian masyarakat karena dianggap sebagai cara yang murah untuk membersihkan lahan. Selain itu, pembakaran juga berpotensi berkaitan dengan aktivitas perburuan satwa.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, yang mencakup kawasan pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro.

Kondisi geografis berupa lereng dan punggungan bukit menyulitkan petugas menjangkau sejumlah titik api.

Purnomo menyebut, jumlah titik panas atau hotspot di Jawa Timur sempat mencapai sekitar 1.500 titik.

Dalam perkembangan penanganan kebakaran di Tahura Raden Soerjo, jumlah hotspot yang sebelumnya berada di kisaran 500 titik lebih dilaporkan turun menjadi 92 titik setelah koordinasi penanganan dilakukan.

“Posisi kebakaran itu terjadinya di punggungan, di lereng-lereng bukit yang tidak terjangkau. Jadi, kalau yang terjangkau itu akan pasti mudah dipadamkan,” ujarnya.

Untuk memadamkan api, lebih dari 453 personel dari berbagai unsur dikerahkan. Mereka terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat peduli api.

Penanganan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan kabupaten, kepolisian, serta TNI.

Purnomo mengatakan pemadaman sementara mengandalkan jalur darat karena helikopter yang dibutuhkan untuk operasi pengeboman air atau water bombing masih berada di Kalimantan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan agar helikopter dapat segera didatangkan untuk membantu penanganan kebakaran.

Meski demikian, penggunaan helikopter tidak selalu bisa dilakukan dalam segala kondisi. Awan tebal dan angin kencang menjadi faktor yang dapat menghambat penerbangan, terutama ketika cuaca di kawasan pegunungan berubah dengan cepat.

“Pengalaman kami di periode-periode awal kebakaran, water bombing juga tidak selalu berhasil karena mengingat kondisi awan. Jadi kalau awannya tidak memungkinkan, helikopter tidak bisa terbang. Yang kedua, angin,” kata Purnomo.

Selain mempercepat pemadaman, petugas diminta mengutamakan keselamatan personel. Upaya lain yang dilakukan mencakup pembatasan pergerakan api melalui pembangunan sekat bakar serta penyediaan air bagi masyarakat terdampak. Langkah tersebut diperlukan karena kebakaran dilaporkan turut merusak pipa saluran air.

Di luar penanganan kebakaran, Dinas Kehutanan Jawa Timur juga terus menjalankan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan.

Purnomo menyebut, lebih dari 25.000 hektare lahan telah ditanami kembali selama lima tahun terakhir.

Program penghijauan tersebut dilaksanakan di berbagai wilayah, mulai dari kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove hingga daerah pegunungan. Kegiatan rehabilitasi juga mencakup lahan di luar maupun di dalam kawasan hutan.

Menurut Purnomo, tantangan rehabilitasi tidak berhenti pada penanaman bibit. Pemeliharaan dan pemantauan menjadi bagian penting untuk memastikan tanaman tumbuh serta mampu memulihkan fungsi lahan.

“Menanam itu mudah, tapi memelihara, memastikan bahwa itu hidup, itu yang perlu kolaborasi kita bersama,” ujarnya.

Ia mencontohkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Kepuh di Kabupaten Jombang yang dinilai berhasil menghijaukan kawasan yang sebelumnya terbuka.

Upaya tersebut disebut turut mendukung kondisi sumber air di wilayah setempat dan mengantarkan kelompok tersebut menerima penghargaan tingkat nasional.

Purnomo menegaskan, pemulihan hutan juga membutuhkan penataan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Ia menilai kawasan hutan perlu dikelola dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosialnya, bukan semata-mata untuk kegiatan pertanian.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah agroforestri, yakni pola pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman berkayu, tanaman multiguna, dan tanaman semusim dalam satu kawasan.

“Yang harusnya kalau hutan, ya fungsinya harus jadi hutan. Ada fungsi ekologi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial. Semestinya polanya agroforestri. Jadi tetap ada kayunya, kemudian ada tanaman multiguna, kemudian ada tanaman semusim di bawahnya,” kata Purnomo. (saf/ipg)