Kemenag Tegaskan Tidak Ada Campur Tangan Negara dalam Kas Masjid

Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa kabar mengenai rencana pemerintah mengelola dana kas masjid adalah informasi yang tidak benar.

Isu tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial dalam bentuk meme dan video yang menampilkan pernyataan yang tidak pernah disampaikan secara resmi.

Thobib Al Asyhar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag menegaskan bahwa tidak ada kebijakan maupun rencana pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan kas masjid.

“Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun rencana terkait pengambilalihan dana kas masjid,” ujar Thobib dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia juga menyoroti beredarnya konten yang mencatut nama Nasaruddin Umar Menteri Agama dengan narasi pembentukan rekening kas masjid yang akan dikelola pemerintah.

Menurutnya, informasi tersebut merupakan bentuk disinformasi yang sengaja dibuat untuk memicu keresahan publik.

“Konten tersebut adalah framing yang menyesatkan. Menteri Agama tidak pernah menyampaikan hal seperti yang beredar itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thobib memastikan bahwa pengelolaan dana masjid tetap berada di tangan pengurus masing-masing, seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir, sesuai dengan prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah.

“Kas masjid tetap menjadi kewenangan pengurus masjid. Tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk penguasaan dana tersebut,” jelasnya.

Kemenag, kata Thobib, justru mendorong agar pengelolaan masjid dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa campur tangan negara dalam pengelolaan keuangan internal.

Dia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Agama dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum jelas sumbernya,” pungkasnya. (faz/ipg)