Kemenkes Catat 401.586 Kasus ISPA Terkait Karhutla di Tujuh Provinsi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Jumlah tersebut bertambah 3.906 kasus berdasarkan pemantauan hingga Senin, 2 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Widyawati Juru Bicara Kemenkes menyampaikan data tersebut dalam program siaran Info Bencana Terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Kelompok rentan mendominasi catatan kasus ISPA tersebut. Rinciannya, 91.913 kasus terjadi pada anak usia balita atau 0-5 tahun, 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun, serta 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia di atas 60 tahun.

Selain itu, Kemenkes memantau kondisi kesehatan 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, dan 8.086 pekerja luar ruangan yang rentan terpapar polusi udara.

“Secara demografis, wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar mencakup Kota Banjarbaru (Kalsel), Pekanbaru (Riau), dan Pontianak (Kalbar),” kata Widyawati, seperti dilaporkan Antara.

Dia menjelaskan, jumlah kasus ISPA harian di sejumlah daerah mengalami fluktuasi. Di Provinsi Riau, misalnya, kasus sempat melonjak hingga sekitar 23 kasus dalam sehari.

Sementara itu, di Kalimantan Barat, jumlah kasus harian tertinggi tercatat mencapai enam kasus. Adapun di Kalimantan Selatan, kasus ISPA berkisar 0-4 kasus per hari di fasilitas pelayanan kesehatan.

Widyawati juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak paparan asap dan partikel debu yang dapat menyebabkan iritasi mata.

“Paparan asap dan partikel debu juga menyebabkan iritasi pada mata, karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari paparan asap dan tidak menggosok mata ketika terasa perih atau gatal,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan warga yang mengalami gangguan pernapasan, Kemenkes memastikan ketersediaan oksigen yang dapat diakses masyarakat. Di Riau, pemerintah telah menyiapkan 10 rumah oksigen.

“Perhatian kami sebenarnya bukan semata-mata jumlah dari rumah oksigen saja yang tersedia, melainkan juga bagaimana memastikan dukungan oksigen tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi pasien-pasien yang terganggu pernapasannya,” kata Widyawati.(ant/ham/rid)