Karena itu, Pemprov Jawa Timur meminta dukungan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk mempercepat proses integrasi tersebut.
“Provinsi memohon kepada pemerintah pusat, dengan fasilitasi Komisi II DPR RI, agar percepatan proses integrasi ini bisa dibantu. Supaya apa yang kita harapkan, LP2B tetap bisa terjaga dan industrialisasi tetap bisa berjalan dengan proporsi yang ada,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Kementerian ATR/BPN.
Salah satunya adalah memperkuat keterlibatan Kementerian Pertanian dalam proses penetapan dan pengawasan LP2B.
Ia juga meminta pemerintah segera menyelesaikan potensi tumpang tindih antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Kehutanan.

NOW ON AIR SSFM 100

